Perpindahan Ibu Kota Negara Baru, Bagaimana Dengan PNS?

PENAJAM PASER UTARA, AYOMALANG.COM -- Di tengah krisis ekonomi akibat pandemi Covid-19 pemerintah tetap melanjutkan pemindahan ibu kota baru dari Jakarta ke Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.

Terbaru, pemerintah saat ini telah resmi memiliki Ibu Kota Negara (IKN) baru bernama Nusantara. Undang Undang tentang IKN pun baru saja disahkan oleh DPR RI.

Dengan adanya UU ini, maka pembangunan akan segera dilakukan sehingga pada tahap awal tahun 2022-2024, rencana pemindahan Ibu Kota bisa dilakukan secara bertahap.

Bersamaan dengan pemindahan ibu kota baru, maka kantor pemerintahan pun juga akan dipindahkan. Sehingga PNS mau tak mau harus ikut pindah. Lalu, bagaimana mekanisme pemindahan PNS ke ibu kota baru?

Baca Juga: Resmi ! Nama Ibu Kota Negara Baru yang Diumumkan Presiden Jokowi Adalah Nusantara

Seperti dikutip dari laman resmi ikn.go.id, pemindahan PNS ke ibu kota negara baru akan dilakukan secara bertahap dalam kurun waktu 5 tahun.

"Dimulai pada 2023– 2027, dengan proporsi kurang lebih 20 persen di tiap tahunnya atau kurang lebih 25.500 orang per tahun," demikian penjelasan lama resmi IKN.

Pemindahan PNS ke ibu kota baru dilakukan secara bertahap dengan menentukan kementerian/lembaga yang akan dipindahkan terlebih dahulu.

Fadli Zon kurang setuju dengan pemberian nama Nusantara sebagai nama ibu kota negara yang baru. (Instagram.com/@jokowi)