Soal Perppu Cipta Kerja, Amnesty Internasional: DPR Abaikan Aspirasi Rakyat dan Putusan MK

- Kamis, 23 Maret 2023 | 16:00 WIB
DPR Sahkan Cipta Kerja Jadi UU (Postingan Instagram @infopublik.id)
DPR Sahkan Cipta Kerja Jadi UU (Postingan Instagram @infopublik.id)

AYOMALANG.COM - Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja atau Perppu Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU) menuai kritikan dari Amnesty Internasional.

Menurut Amnesty Internasional, pengesahan Perppu Cipta Kerja menjadi UU oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) merupakan langkah gegabah.

Amnesty Internasional menilai bahwa Perppu Cipta Kerja sejak awal sudah memiliki permasalahan.

Baca Juga: Perppu Cipta Kerja Disahkan Menjadi UU, Kaum Buruh Bakal Gelar Mogok Kerja!

Kritikan terhadapan pengesahan Perppu Cipta Kerja menjadi UU tersebut diungkapkan oleh Deputi Direktur Amnesty International Indonesia Wirya Adiwena.

Lebih lanjut, Wirya mengatakan bahwa pengesahan Perppu Cipta Kerja menjadi UU tersebut sangat fatal.

Sebab, pemerintah yang berkolaborasi dengan DPR tak menghargai keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada November 2021 lalu.

Baca Juga: Kaum Buruh: Perppu Cipta Kerja Merepresentasikan Era Orde Baru!

Dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 menyatakan bahwa UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat.

Berdasarjan keputusan itu, MK kemudian memerintahkan supaya diadakan perbaikan pada UU Cipta Kerja.

Selebihnya pihak Amnesty Internasional menilai bahwa DPR harus berhati-hati dalam mengambil langkah terkait masalah tersebut.

Baca Juga: Berikut Pasal Kontroversi di Perppu Cipta Kerja Resmi Jadi Undang-undang, Mimpi Buruk Bagi Kaum Buruh?

Sebab soal Cipta Kerja bisa berdampak luas ke kehidupan masyarakat dan penolakan akan muncul dari berbagai elemen.

Ia kemudian mengkritik DPR yang seharusnya mendengarkan aspirasi rakyat bukan malah mengabaikannya.

Halaman:

Editor: Lukman Hadi Subroto

Sumber: Suara.com

Tags

Terkini

X